//
you're reading...
04. Logistics on News

Aturan Penghambat Logistik Agar Dibenahi

JAKARTA Pelaku Usaha mendesak Menteri Keuangan segera membenahi sistem dan sejumlah peraturan pelaksana di bidang kepabeanan karena dinilai menghambat kegiatan logistik melalui pelabuhan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengatakan sistem dan peraturan di bidang kepabeanan masih menimbulkan keudakpatian berusaha sehingga banyak usaha logistik yang ditutup.

“Salah satu persoalan yang dikeluhkan oleh pelaku usaha saat ini adalah mengenai penetapan nilai pabean, karena hampir seluruh kegiatan impor melalui pelabuhan dikenakan nota pembetulan dan sanksi denda administrasi hingga 10 kali lipat dari bea masuk,” ujarnya saat membuka dialog interaktif bertema Sistem Kepabeanan Nasional Dalam Menunjang Perdagangan Bebas Asean, kemarin.

Sistem kepabeanan nasional diatur di dalam UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan. Adapun, petunjuk penetapan nilai pabean diatur di dalam Permenkeu NO.690/KMK.05/1999 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang teknis pelaksanaannya melalui Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.P-01/BC/2007.

Menurut Eddy, banyaknya peraturan mengenai penetapan bea masuk itu menimbulkan ketidakpastian hukumsehingga importir atau kuasanya selalu di-cugai saat mengajukan dokumen pemberitahuan nilai transaksi perdagangan, meskipun dalam transaksi itu menggunakan letter of credit (L/C).

Di sisi Iain, paparnya, semua kebijakan itu tidak mengatur sanksi bagi petugas fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) apabila penetapan nilai pabean yang dilakukannya tidak tepat. “Oleh karena itu, kami meminta Permenkeu dan Perdirjen Bea yang mengatur tentang penetapan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk segera direvisi agar iklim usaha di pelabuhan lebih kondusif dan berkeadilan,” tegasnya.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Susiwiyono mengatakan dalam menetapkan nilai pabean dilakukan enam metode berdasarkan nilai transaksi, barang identik, barang serupa, harga satuan, jumlah buhan baku, dan data yang tersedia di daerah pabean.

Menurut Susiwiyono, sengketa mengenai penetapan nilai pabean muncul karena beberapa faktor di antaranya ketidakjelasan pemberitahuan nilai pabean dalam dokumen pemberitahuan impor barang (PIB). Selain itu, lanjutnya, dokumen pendukung tidak lengkap, permintaan dokumen yang diinginkan oleh Bea dan Cukai tidak ditanggapi, dan importir kurang tepat menunjuk petugas dalam pengurusan dokumen itu. kd

11 Jun 2010 – Bisnis Indonesia – sumber : bataviase

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: