//
you're reading...
04. Logistics on News

Sebuah “Jendela” untuk Layanan Terpadu

Sebuah langkah besar ke arah penyederhanaan sistem layanan ekspor-impor terpadu telah dilakukan pemerintah dengan mengimplementasi sistem National Single Window. Di tingkat ASEAN, bahkan ini diklaim sebagai proyek pelopor. Seperti apa proses dan manfaatnya?

“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama meresmikan Implementasi Tahap Ke-1 Penerapan Sistem National Single Window,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, pada acara peresmian penerapan sistem National Single Window (NSW) di Gedung Dhanapala, Departemen Keuangan, Jakarta, 17 Desember 2007.

Dalam sambutannya, Menkeu mengatakan bahwa pengembangan NSW didorong oleh adanya perjanjian ASEAN Single Window (ASW). Di samping itu, juga adanya keinginan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan publik pada simpul-simpul kegiatan ekonomi, seperti kegiatan ekspor, impor, kepabeanan dan kepelabuhanan. “Selama ini, kegiatan ekonomi tersebut menjadi sorotan berbagai pihak sebagai pembeban ekonomi biaya tinggi. Juga, diduga rawan aktivitas perdagangan tercela yang merugikan kepentingan industri dalam negeri, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari kegiatan lintas batas ini,” ujar Sri Mulyani, yang juga Ketua Tim Persiapan NSW.

Sudah rahasia umum, kondisi pelayanan dan perizinan di Indonesia memang konyol. Misalnya, waktu pengurusan barang masih lama. Di Indonesia, lead time for container import mencapai 5,5 hari, sedangkan di Singapura hanya sehari. Selain itu, ada ekonomi high cost berupa tingginya biaya pengurusan cargoes clearance di pelabuhan. Umumnya sistem pelayanan/perizinan masih manual, dan masih banyak point of services (jumlah instansi) yang harus dilewati. Juga, kurang transparannya proses pelayanan/perizinan sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, informasi mengenai kebijakan pelayanan dan perizinan ekspor-impor sangat minim. Tak ketinggalan, situasi runyam ini masih diwarnai pula praktik penyelundupan, illegal transhipment, under-invoice, dan sebagainya. Mengacu pada kondisi internal dan tuntutan eksternal itulah konsep dan sistem NSW diterapkan.

Menurut Susiwijono Moegiharso, Ketua Pelaksana Teknis NSW, pada prinsipnya NSW merupakan otomasi sistem layanan terintegrasi yang secara virtual berformat portal. Mengingat sistem NSW melibatkan banyak instansi terkait, maka sistem ini akan berskala nasional (national common portal), yang memungkinkan terjadinya pertukaran data, informasi, dan otomasi proses penanganannya.

Tentunya, untuk pertukaran data tersebut diperlukan integrasi antarsistem masing-masing instansi yang terkait dengan portal NSW. Integrasi antarsistem juga diperlukan untuk merealisasi prinsip single point of data submission, data processing, dan decision-making for customs release and clearance of cargoes, yaitu dalam bentuk penyediaan repositori tunggal secara virtual. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dapat mengambil, memproses, dan meng-update pekerjaan yang menjadi bagian masing-masing dari repositori itu. “Portal ini akan menjadi poin akses bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kegiatan customs release and clearance of cargoes,” ucap Susiwijono. Portal berbasis teknologi Web ini akan menjadi interface untuk komunikasi dan akses data bagi seluruh entitas yang terhubung. “Portal ini sifatnya hanya menjadi messaging hub. Jadi semacam portal yang mengatur bagaimana menerima data dan informasi, memproses otomasi, dan meneruskan ke istansi yang lain. Prinsipnya seperti itu,” Susiwijono menjelaskan.

Selain berfungsi sebagai media pertukaran data dan informasi antarentitas, portal NSW juga berfungsi menyediakan workflow manager untuk mengatur manajemen data dan informasi guna mengontrol pengajuan, pengambilan, pengubahan status, penahapan pengerjaan hingga pemberian respons. Selain itu, berfungsi pula sebagai routing dokumen ke sistem in-house masing-masing entitas peserta melalui berbagai protokol komunikasi dan format dokumen. Di dalamnya tersedia fasilitas untuk melacak (track and trace) suatu dokumen. Melalui fasilitas ini memungkinkan user bisa melihat status dan tahapan penanganan dokumen masuk-keluar dari entitas ke entitas lain. Ada pula fasilitas yang berfungsi untuk pengamanan jaringan dan enkripsi data dalam rangka pengamanan transaksi elektronik di portal NSW.

Menurut Susiwijono, untuk pengembangan dan penerapan sistem NSW dibutuhkan beberapa persyaratan pokok. Antara lain, harus memenuhi standar yang sudah diakui secara internasional. Untuk standardisasi elemen data, harus menggunakan referensi WCO Data Model dan UN-EDIFACT. Juga, harus merujuk pada UneDocs dan UNTDED, serta sesuai dengan Rekomendasi No. 33 UNECE/CEFACT.

Untuk kebutuhan transaksi data, maka data yang dikirim menggunakan format XML dan UN/EDIFACT. Untuk platform pengembangan aplikasi standar memanfaatkan sistem operasional Windows dan Unix. Sementara arsitektur teknologinya menggunakan Service Oriented Architecture; dan untuk protokol komunikasi digunakan TCP/IP, TIP dan X400.

Di luar itu, tentu saja dibutuhkan infrastruktur pendukung. Antara lain: server, database, security system, router dan jaringan. Begitu pula masing-masing entitas yang akan terkoneksi dengan sistem NSW mesti memiliki infrastruktur pendukung, seperti: sistem in-house di masing-masing instansi, gateway server, Web Service Client, router, dan link komunikasi.

Setelah proses uji coba penerapan portal di Pelabuhan Tanjung Priok berjalan cukup sukses pada 19 November 2007, selanjutnya pada 17 Desember 2007 mulai dilakukan implementasi NSW tahap pertama. Pada implementasi tahap pertama, baru mengintegrasikan perizinan pada lima instansi pemerintah (governance agency/GA) dari 36 GA yang masuk NSW. Lima instansi pemerintah yang diintegrasikan adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Priok; dan empat instansi penerbit izin kegiatan perdagangan luar negeri, yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan; Ditjen Perdagangan Luar Negeri; Badan Karantina Pertanian; dan Pusat Karantina Ikan. Selain baru lima GA, implementasi NSW tahap pertama ini baru bisa mengakomodasi sebagian kecil pelaku usaha. Untuk tahap ini, pelaku usaha yang ditetapkan sebagai pengguna NSW sebanyak 100 importir jalur prioritas. “Kelima instansi tersebut sejak Desember lalu sudah terintegrasi dan sudah running the system. Walaupun baru lima instansi, tahap kritisnya sudah 70%-80% dari total perizinan impor,” Susiwijono mengklaim dengan bangga.

Sistem pelayanan dokumen satu pintu secara elektronik itu, lanjut Susiwijono, dikembangkan dalam dua pilar cakupan layanan, yakni Trade System (TradeNet) dan Port System (PortNet). TradeNet menghubungkan sistemnya customs (Bea Cukai/BC) dengan sistem GA. Sementara PortNet menghubungkan BC dengan port community, yakni port system yang ada di pelabuhan, mulai dari operator pelabuhan, shipping line, dan sebagainya. “Sekarang ini yang sudah betul-betul running adalah TradeNet. Sementara PortNet sudah running sendiri, tapi belum digabungkan. Awal April 2008 sudah bisa terintegrasi,” ujar Susiwijono.

Bagaimana mekanisme kerjanya? Dijelaskan oleh lulusan STAN dan FEUI ini, pengiriman data perizinan secara elektronik dilakukan melalui jaringan Web dari sistem in-house empat instansi pemerintah (sistem InaTrade, e-BPOM, Sikawan, Sispura, dan Sister Karoline) ke Portal NSW; dan dari Portal NSW data diteruskan ke sistem in-house KPU Tanjung Priok (memakai SAP Impor). Adapun proses otomasi validasi, filtering, dan analyzing dilakukan di Portal NSW untuk mengecek dokumen Pemberitahuan Impor Barang, dan dokumen perizinan.

Disebutkan bapak dua anak yang juga menjabat Kasubdit Otomasi Sistem dan Prosedur Ditjen Bea & Cukai, untuk pengembangan sistem NSW ini dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah – Tim Persiapan NSW – dengan melibatkan semua unsur yang terkait dengan sistem NSW. Adapun untuk pelaksanaannya menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai lead agency (koordinator). Pertimbangannya, sistem DJBC dinilai paling siap dan memenuhi persyaratan. Jadi, untuk pengembangan dan pelaksanaannya tidak melibatkan pihak vendor, provider ataupun konsultan.

Begitu pula dalam hal pendanaan, Susiwijono mengklaim, hampir tidak ada dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun sistem. “Untuk pekerjaan teknis pembangunan dan pengembangan sistem NSW, tidak ada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah,” tandasnya dengan bangga. Padahal, negara-negara lain, terutama yang pengerjaannya dialihdayakan kepada jasa pengembang aplikasi rata-rata menghabiskan dana sebesar US$ 50-100 juta. Kendati begitu, bukan berarti tidak ada dana yang dialokasikan pemerintah. Sebab, pemerintah telah menganggarkan dana Rp 15 miliar, untuk biaya kegiatan tim guna keperluan operasional organisasi, antara lain biaya rapat koordinasi, sosialisasi, pelatihan ke pelaku usaha, dan sebagainya.

Menurut pria kelahiran Ponorogo 7 Juni 1969 ini, walaupun pengembangan sistem NSW tak lebih dari sekadar pembuatan portal, upaya mencapai ke arah sana sangat sulit. “Memang itu hanya sebuah portal yang bersifat messaging hub. Secara teknis sih gampang, tinggal siapkan infrastruktur, lalu bangun, selesai. Yang sulit adalah proses membuat portal itu,” ungkapnya. Pasalnya, mesti melakukan standardisasi elemen data dan simplifikasi harmonisasi proses bisnis. Padahal, setiap GA telah memiliki standar elemen data sendiri-sendiri. Belum lagi, prosesnya pun menuntut change management.

Toh secara keseluruhan, boleh dibilang pengembangan proyek nasional tersebut berlangsung lancar dan sukses. Bagaimana tidak, sejak konsep dirumuskan hingga implementasi, hanya butuh waktu beberapa bulan. Padahal, Jepang saja perlu waktu lebih dari lima tahun, dan Korea butuh lima tahun untuk membangun NSW-nya. Bahkan, Amerika Serikat hingga sekarang belum selesai membahas soal standar elemen data.

Hebatnya, di tingkat ASEAN, Susiwijono mengklaim, Indonesia menjadi pelopor dalam pengembangan NSW ini. Malaysia dan Singapura, yang dulu akan membangun ASW dan dianggap sudah lebih canggih sistem TI-nya, belum jua memulai. “Saya sangat tahu persis kondisi sistem di negara ASEAN lainnya, karena hampir setiap bulan meeting dengan mereka. Dagang.Net, yang akan membangun sistem NSW di Malaysia, dulu yang mengajari kami. Sekarang, mereka yang meminta bantuan kami untuk membangun portal NSW di sana. Begitu juga teman-teman di negara lain,” ujar Susiwijono sambil tertawa.

Kunci keberhasilan dan cepatnya pengembangan NSW di Indonesia, menurut Susiwijono, karena adanya political will pemerintah dan kemauan semua pejabat negara yang terkait untuk duduk bersama. “Berdasarkan pengalaman, sebenarnya kendala terbesar dalam membangun suatu proyek besar sekelas NSW ini, kuncinya hanya bagaimana instansi pemerintah mau duduk bersama untuk sepakat dan punya komitmen bersama,” ungkapnya.

Namun, untuk mengajak mereka duduk bersama dan berkomitmen tidaklah gampang. Pasalnya, hal itu akan menyangkut ego, change management, koordinasi, dan otoritas masing-masing instansi. “Terus terang, saya juga heran, di Indonesia kok bisa lancar. Bayangkan. Kalau sudah antarinstansi pemerintah membicarakan otoritas, maka ego masing-masing akan muncul,” ujar Susiwijono. Untungnya ada political will dari pemerintah. Efeknya, para pemimpin instansi berkata ke para anak buahnya, “Pokoknya kalian harus support ini apa pun konsekuensinya, kalau tidak silakan angkat kopor.”

Pernyataan Susiwijono tersebut dibenarkan Syarif Syamsuri. Menurut Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Badan POM yang akrab disapa Dede ini, cepatnya proses implementasi NSW tahap pertama karena koordinasi antarinstansi cukup bagus dan kompak. “Mengingat ini kepentingan bersama dan demi kemajuan bangsa, maka ada keinginan dari semua instansi untuk membicarakannya bersama. Kesulitan utama lebih pada sinkronisasi konten, karena masing-masing instansi memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Itu tidak gampang. Tetapi karena koordinasinya bagus, jadi bisa cepat diselesaikan,” papar Dede.

Walaupun belum bisa dirasakan langsung, Dede berani menyimpulkan bahwa keberadaan portal NSW bakal memberi sejumlah manfaat. Terutama simplifikasi pengolahan data dan penghematan biaya. “Saya memiliki keyakinan proyek NSW ini akan sesuai dengan harapan,” ucap Dede.

Selain instansi terkait, manfaat keberadaan NSW juga dirasakan oleh para pelaku usaha (eksportir dan importir). Menurut Gunadi Sindhuwinata, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas, keberadaan portal NSW memberi banyak manfaat. Intinya, portal NSW bisa menghemat waktu dan biaya, karena bersifat paperless dan mengurangi persinggungan (pertemuan dengan manusia). “Manfaatnya sangat banyak. Ini suatu terobosan dalam rangka meningkatkan daya saing dengan cara menurunkan biaya tinggi,” ucap Gunadi.

Kendati begitu, Gunadi menyarankan supaya tingkat keamanan portal tersebut mendapat prioritas, karena menyangkut transaksi besar dan kepercayaan publik. Di sisi lain, para importir pun diimbau menyiapkan komputernya supaya bisa terhubung ke portal NSW. “Memang semuanya butuh waktu. Tapi kami salut untuk kerja keras yang telah dilakukan tim pelaksana proyek NSW. Untuk itu kami sangat mendukung,” ujar Gunadi, memuji.

Nantinya, portal NSW ini akan mengintegrasikan – inter-connection dan inter-operability – sistem in-house seluruh entitas yang terkait, mencakup: customs (Ditjen Bea dan Cukai), GA Perizinan Impor (18 GA setingkat Departemen/Badan/LPND), institusi sistem kepelabuhanan dan kebandarudaraan, institusi perbankan, institusi lain yang berkepentingan dengan data ekspor-impor (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan sebagainya), dan sistem NSW negara lain (ASW). Proyeksinya, pada April nanti akan masuk implementasi kedua; lalu, awal Oktober sebagai implementasi tahap ketiga; dan akhir Desember implementasi nasional secara menyeluruh.

Nah, jika proyek NSW kelar, diharapkan proses ekspor-impor lancar. Paling tidak, proses perizinan yang lama dan biaya logistik yang dianggap terlalu mahal, bisa dikurangi. Pengurusan izin dari 5,5 hari diharapkan cukup membutuhkan 10 menit. Biaya logistik dari 14,8% akan terpangkas menjadi 8%. “Saya optimistis, proyek NSW ini akan berhasil. Tentunya jika ada full support dari semua instansi,” tandas Susiwijono.

Apa itu National Single Window?

Sesuai dengan Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window, dan sebagaimana dijelaskan pada Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window, definisi National Single Window (NSW) adalah suatu sistem yang memungkinkan: single submission of data and information; single and synchronous processing of data and information; dan single decision-making for customss release and clearance of cargoes.

Apa Faktor Pendorongnya?

Selain masalah kinerja pelayanan lalu lintas barang ekspor-impor yang buruk, penerapan sistem NSW juga didorong oleh kesepakatan pemimpin negara ASEAN dalam The Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) pada 7 Oktober 2003; Kesepakatan Menteri-menteri Ekonomi dalam ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window, Kuala Lumpur 9 Desember 2005; Kesepakatan Menteri Keuangan ASEAN dalam ASEAN Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window, Desember 2006; Kesepakatan Pemimpin Negara Anggota ASEAN dalam Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint, 20 November 2007.

Apa Manfaat National Single Window?

Bagi Pemerintah:
1.
2.Memfasilitasi percepatan proses penyelesaian kegiatan customs release and clearance of cargoes dalam rangka mewujudkan sistem ASEAN Single Window sebagai instrumen perwujudan ASEAN Economic Community.
3.Menyediakan sistem pelayanan yang mudah, murah, nyaman, aman, dan memberi kepastian usaha.
4.Menciptakan manajemen risiko yang lebih baik; menghilangkan redundansi dan duplikasi data; meningkatkan validitas dan akurasi data.
5.Memudahkan pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat pemerintah berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor.
6.Meningkatkan perlindungan atas kepentingan nasional dari ancaman yang mungkin timbul karena lalu lintas barang ekspor-impor, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Bagi Dunia Usaha:

1.Memberi kepastian biaya dan waktu pelayanan.
2.Meningkatkan daya saing; memperluas akses pasar dan sumber faktor produksi.
3.Mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan sumber daya.
4.Mendorong tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan.

Rabu, 06 Februari 2008 – Oleh : A. Mohammad B.S. – sumber : swa majalah

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: