//
you're reading...
04. Logistics on News

Rancangan Sistem Logistik Nasional Rampung

JAKARTA (Suara Karya) Pemerintah menyiapkan rancangan sistem logistik nasional yang akan menjadi rujukan untuk pengembangan hingga 2025.”Ini telah kita sahkan menjadi rancangan akhir dan dapat menjadi blueprint (cetak biru) untuk mengembangkan sistem logistik di Tanah Air,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi dengan para menteri di bidang ekonomi di Jakarta, Selasa (26/ 1).

Dalam rancangan ini, pengelolaan mengenai pengadaan barang dan jasa sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan ang-kutannya akan diusulkan melalui kerja sama antar-kementerian. Melalui sistem logistik nasional, pemerintah juga akan mengembangkan konektivitas jaringan antarwilayah di Indonesia secara efisien. Ini dilakukan dengan perbaikan moda transportasi dan sistem pengangkutan, baik penumpang maupun barang.Hatta juga mengatakan, sistem logistik nasional akan menerapkan sistem asas cabotage dengan nantinya akan merespons terhadap pembentukan pelabuhan khusus di daerah-daerah tertentu, khususnya yang dikaitkan dengan wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Karawang serta perencanaan terhadap sistem multimoda transportasi.

Jadi, misalkan kalau memakai angkutan kereta api dari Jawa ke Palembang, nantinya bisa gunakan satu tiket dari pesawat. Kereta api merupakan tulang punggung sistem transportasi multimoda. Ini menjadi semacam kerangka agar kita dapat membuat tahapan-tahapan per lima tahun hingga 2025,” ujarnya.Menurut Hatta, pemerintah mengharapkan dengan adanya konektivitas dan sistem transportasi nasional yang andal, maka tidak terjadi disparitas harga yang terlalu besar antarwilayah. “Kalaupun nanti ada biaya yang ter-nyata mahal, karena hukum pasar akibat banyaknya permintaan. Jadi kita inginkan biaya yang efisien dan murah,” tuturnya.

Biaya yang efisien dan murah ini, lanjutnya, juga harus diusahakan untuk efisiensi biaya logistik antardaerah di Indonesia. Artinya, tidak lebih mahal dari pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya.”Kita tidak ingin pengiriman barang dari Papua ke Jakarta jauh lebih mahal ketimbang dari AS ke Jakarta. Ini harus kita hindari. Tentunya dengan pelaksanaan sistem logistik nasional,” ucap Hatta. Revisi.Di sisi lain. Hatta juga mengatakan, revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. “Diharapkan dalam rancangan akhir ini, inti esensi revisi keppres adalah meningkatkan produksi dalam negeri, katanya.Dalam revisi ini. Hatta juga mengungkapkan adanya peningkatan peran usaha kecil dan menengah (UKM) untuk tender maksimal Rp 2 miliar. Selain itu, proses tender juga akan dipermudah.

Sementara itu, untuk meminimalisasi adanya penyelewengan, pengumuman tender akan disosialisasikan melalui jaringan internet, tender sendiri dilaksanakan dengan menggunakan sistem e-procure-ment yang lebih transparan. “Jadi tidak ada lagi proses tender yang bertele-tele,” tutur Hatta.Dengan adanya revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ini. Hatta menambahkan, persyaratan dalam penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa tetap akan berlangsung secara ketat Ini dilakukan meski batasannya akan ditingkatkan dari Rp 50 juta. “Walaupun ada keperluan mendesak dalam pelaksanaannya, namun penunjukan tidak dilakukan sembarangan,” ujarnya, pnin)

Suara Karya – Jan 2010 – sumber : bataviase

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: