//
you're reading...
02. Sharing Corner

Pola Distribusi Logistik Bencana Perlu Diperbaiki

Jakarta, RM. Manajemen distribusi logistik untuk korban Merapi dinilai masih amburadul. Pemerintah diminta memperbaiki pola distribusi logistik sehingga semua korban letusan Gunung Merapi menerimanya secara merata.

“Manajemen ditrbusi logistik masih perlu ditingkatkan, pemerintah harus meneliti jika ada logistik bencana yang tidak diterima oleh para korban,” kata anggota Komisi VIII DPR Muhammad Arwani Thomafi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Tim Komisi Bencana DPR di Posko Klaten dan Boyolali ini juga mengimbau pemerintah agar tidak mempergunakan sekolahan di tempat aman untuk tempat pengungsian. “Kecuali kalau tidak ada altematif lain,” katanya.

Dia meminta pemerintah agar segera memperbaiki validasi data korban agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam distribusi bantuan logistik.

Sekadar informasi, anggota Komisi VIII yang tidak menjadi Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji 2010 berinsitif untuk membuat posko peduli bencana di sejumlah wilayah di Yogyakarta seperti Klaten, Sleman, Boyolali dan Magelang

Arwani melanjutkan, meski pemerintah banyak kekurangan, tapi DPR mengapresiasi upaya pemerintah dalam menanggani korban bencana Merapi. “Apresiasi khususnya untuk kebersamaan pemerintah, dunia usaha dan civil society di dalam pena-nganan tanggap darurat,” ungkapnya.

Arwani menyampaikan kepada pemerintah agar tidak khawatir kekurangan dana penang-gulanga bencana. DPR setiap saat siap menyetujui permintaan pemerintah apabila mengajukan anggaran tambahan penanggulangan bencana kepada DPR.

“Dana tanggap darurat pemerintah saat ini masih tersedia 190 miliar, dana ini masih cukup banyak dan memadai,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP itu.

Sementara itu, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Oelfah Syarullah Harmanto mengapresiasi positif terhadap kehadiran Posko DPR Peduli di kawasan Gunung Merapi.

“Awalnya ini merupakan ide dari BURT kemudian sambut oleh Setjen DPR lalu dibentuklah tim berdasarkan Rapat BURT dengan Setjen DPR pada tanggal 8 November 2010,” katanya.

Menurut Oelfah, dengan cara pembentukan posko-posko itu, DPR dapat lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi. “Kita mengharapkan bantuan dapat segera diturunkan dan pengawasan bantuan terhadap korban bencana merapi dilakukan oleh Komisi VIII DPR,” katanya.

Dia menambahkan, apabila bantuan diberikan kepada posko yang besar, tentu bantuan mereka telah berlebihan. Karena itu, kata dia, DPR akan memberikan langsung sehingga bantuan lebih merata, barf

Rakyat Merdeka –¬†sumber : bataviase

 

 

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: