//
you're reading...
03. Lean Operation

Efisiensi Sistem Logistik Tak Bisa Ditunda

Dalam era ekonomi terbuka, daya saing merupakan faktor fundamental suatu bangsa untuk bisa bertahan. DI antara berbagai faktor yang mendukung daya saing, sistem logistik perdagangan yang efisien dinilai sebagai salah satu faktor yang paling menentukan.

Kinerja dari Bea dan Cukai, infrastruktur yang berkaitan dengan perdagangan, pelabuhan, jasa logistik, dan sistem informasi adalah faktor-faktor penting yang menentukan apakah suatu negara dapat melakukan perdagangan barang dan jasa secara tepat waktu dengan biaya yang minimal.

Berbagai studi internasional menunjukkan pentingnya efisiensi logistik perdagangan dalam menentukan daya saing. Eksportir dengan biaya pengapalan 1 % lebih rendah dapat menikmati pangsa pasar yang lebih tinggi sebesar 5%-8%. Setiap 1 hari penundaan yang disebabkan oleh masalah birokrasi akan meningkatkan biaya produksi sebesar 1%.

Secara umum, peningkatan kinerja logistik negara yang berpendapatan rendah ke tingkat kinerja negara berpendapatan menengah akan meningkatkan perdgangan sekitar 15%. Lebih spesifik, Indonesia dapat meningkatkan ekspor dan impor masing-masing 18% dan 6% jika dapat meningkatkan kinerja pelabuhan dan porsediirnya, setengah dari yang dicapai rata-rata negara APEC.

Peningkatan kinerja logistik perdagangan juga bermanfaat untuk menyuburkan perdagangan domestik. Logistik perdagangan yang membaik akan meningkatkan perdagangan antar-wilayah karena menurunkan margin antara harga yang dibayar konsumen dan yang diterima produsen. Situasi ini selanjutnya menciptakan ruang yang lebih luas untuk peningkatan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan kinerja sistem logistik, masih banyak yang dapat dilakukan Indonesia agar sejajar dengan negara tetangganya di Asean Sebagai contoh, biaya untuk mengirim peti kemas 40 kaki dari Kawasan Industri Cikarang, 40 Km dari Jakarta, ke Tanjung Priok adalah USS 750, sementara di Malaysia hanya setengahnya. Ketepatan waktu juga menjadi masalah karena sekitar 10% ekspor furnitur Indonesia terlambat sampai di pelabuhan akhir karena keterlambatan kapal feeder dari Jakarta ke kapal induk di.Singa-pura.

Kinerja logistik Indonesia juga mengalami penurunan dari peringkat 40 pada 2008 menjadi 45 pada 2009 [Doing Business Report, 2009). Peringkat Indonesia di bawah negara tetangganya terutama dalam hal biaya logistik domestik (terutama truk dan pengapalan), kompetensi industri logistik lokal, serta ketepatan waktu dalam mencapai tujuan. Ada tiga faktor utama penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia. Faktor pertama adalah masalah infrastruktur. Menurut Global Enabling Trade Report (2009), peringkat Indonesia dalam hal infrastruktur adalah 79 dari 121 negara, jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang masing-masing berperingkat 29 dan 40. Kemacetan di jalan dan pelabuhan sudah menjadi masalah rutin sehingga biaya logistik yang tinggi tidak dapat dihindarkan. Organda memperkirakan bahwa infrastruktur yang tidak memadai telah membuat tambahan biaya transportasi sekitar 15%.

Requlasl yanq restriktif Masalah infrastruktur juga sangat jelas di pelabuhan. Keterlambatan pada rantai logistik ter-
utama kemacetan di jalan raya serta pelayanan di pelabuhan yang lambat, telah membuat kapal-kapal peti kemas harus diberangkatkan walaupun kapasitasnya belum sepenuhnya terisi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kapal-kapal tersebut dapat terkoneksi tepat waktu dengan kapal induk di pelabuhan Singapura dan Malaysia yang antara lain menuju Eropa, Amerika, dan Jepang.

Karena kemacetan menuju pelabuhan, ada sekitar 8% peti kemas datang terlambat di pelabuhan sehingga harus menunggu kapal berikutnya. Hal ini tentu saja menimbulkan penumpukan barang di pelabuhan. Akibatnya, waktu antre [dwell time) menjadi relatif lama (7 hari), jauh diatas Australia dan Jordania, masing-masing 1,8 dan 4 hari.

Faktor kedua adalah regulasi yang restriktif sehingga kurang mendukung daya saing sektor logistik. Dalam hal efisiensi administrasi bea cukai, peringkat Indonesia adalah 75 sedangkan dalam hal transparansi administrasi pabean berperingkat 94, dari 121 negara yang dinilai. Sebagai akibatnya, ada sekitar 25% peti kemas membutuhkan waktu 10 hari untuk bisa clearance. Aturan baru terkait inspeksi pre-shipment untuk komoditas tertentu dan pembatasan pada hanya 5 pelabuhan, diperkirakan dapat menambah biaya logistik. Faktor ketiga penyebab tingginya biaya logistik adalah kualitas

yang kurang memadai dari industri penyedia jasa logistik. Struktur pasar dari industri jasa logistik, khususnya pengiriman barang, kurang mendukung terwujudnya jasa layanan logistik yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Struktur pasar didominasi oleh perusahaan kecil yang umumnya kurang memiliki kemampuan manajemen dan lemah dalam akses terhadap modal. Perusahaan kecil umumnya mengoperasikan truk kecil yang kurang efisien. Truk tersebut cenderung membawa muatan berlebih sehingga berdampak buruk pada jalan dan jembatan.

Melihat kompleksitas permasalahan, maka reformasi sistem logisitik seyogianya dimulai dengan menciptakan quick wins yang dapat menciptakan memontum untuk reformasi berikutnya.

Hasil studi Bank Dunia (2009) telah mengidentifikasi beberapa kemungkinan quick wins seperti (i) mengurangi kemacetan/pe-numpukan di Tanjung Priok (ii) memperbaiki koneksi di daratan antara kawasan industri dan pelabuhan; (iii) meningkatan efisiensi industri truk dan jasa pengiriman barang.

Beberapa upaya yang berkaitan dengan quick wins tersebut antara lain penerapan jam kerja 24/7 di pelabuhan, memindahkan peti kemas kosong dari areal pelabuhan, menyelesaikan Jakarta Outer Ring Road, dan menciptakan skema pembiayaan khusus untuk memfasilitasi terwujudnya perusahaan yang lebih besar serta peremajaan armada truk.

Keberhasilan reformasi logistik di Indonesia akan sangat bergantung pada proses implementasi. Problem yang berkaitan dengan logistik sangat kompleks, berkaitan antarsektor, dan melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan swasta.

Oleh sebab itu, penerapan strategi memerlukan koordinasi yang kuat dan keterlibatan berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Hal ini mengindikasikan perlunya suatu lembaga koordinasi yang tidak hanya mampu mewujudkan quick wins, tetapi juga mengoordinasikan implementasi strategi jangka panjang reformasi sistem logistik nasional.

OLEH WAYAN R. SUSILA – Bisnis Indonesia – Sumber : bataviase

 

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: