//
you're reading...
04. Logistics on News

Cetak Biru Logistik Terkatung-katung

JAKARTA-Kalangan pengusaha logistik mempertanyakan kepastian cetak biru logistik nasional. Sampai sekarang, draf panduan pengembangan industri logistik nasional yang ditargetkan terbit pada awal 2011 itu belum jelas juntrungannya.

“Pembahasan terakhir dengan kami dilakukan setahun lalu, tapi sampai sekarang kami tidak tahu perkembangannya,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bidang Logistik dan ICT Mahendra Rianto usai pembukaan konferensi Indonesia Supply Chain and Logistics /Fdi Jakarta, Selasa (23/11).

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina ALFI Chris Kanter mengungkapkan, cetak biru logistik sungguh kompleks. Selain harus memuat rancangan ketentuan terkait otonomi daerah, cetak biru logistik nasional harus mengakomodasi aturan-aturan yang menyangkut sistem logistik, infrastruktur, dan para pelakunya.

“Pembahasannya Lambat sekali. Para pelaku di sektor ini diundang terakhir kalinya setahun lalu. Sampai sekarang, drafnya belum jelas. Yang menjalankan bisnis logistik itu kan mereka. Kalau setelah selesai hasilnya baru diumumkan, tentu membingungkan,” ujar Chris Kanter.

Menurut dia, pembahasan rancangan cetak biru logistik nasional harus melibatkan kalangan pengusaha, karena mereka lebih paham kondisi di lapangan. “Bagaimana bila nanti aturan itu menimbulkankontroversi atau harus ada yang dikoreksi? Pemerintah tidak perlu takut melibatkan pengusaha. Toh, finalisasinya tetap ada di tangan pemerintah,” tandasnya.

Harus Akseptabel

Cetak biru logistik nasional, kata Chris Kanter, harus memperhitungkan kemampuan pelaku usaha jasa logistik, dari membuka letter of credit (L/C) atas nama pemilik barang, melaksanakan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia (BI), hingga melakukan akreditasi perusahaan jasa logistik.

“Jadi, tidak sesederhana yang diduga. Ada persoalan-persoalan yang harus dibereskan untuk menjadikan sektor logistik terintegrasi,” tegasnya.

Dia menjelaskan, pemerintah harus memperhitungkan ribuan perusahaan baru di sektor logistik setelah cetak biru diterbitkan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan di sektor logistik juga harus aplikatif dan akseptabel.

“Semua harus dibahas secara detail dengan pengusaha. Bila perlu, pembahasannya dilakukan dua kali seminggu, yang penting berbagai persoalan bisa diakomodasi. Lagipula tidak harus kelar pada awal 2011, kok. Percuma sesuai jadwal kalau ternyata tidak akseptabel,” ucap Chris yang juga chairman Asia Pasific International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA).

Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Perindustrian Benny Soes-trisno mengakui, cetak biru logis-tik nasional harus aplikatif dan akseptabel, sehingga pembahasannya harus dilakukan secara matang dan komprehensif. “Buat apa nguber waktu? Cetak biru logistik harus memuat pemikiran dan konsep yang benar,” tuturnya.

Untuk membangun industri logistik nasional yang kuat, menurut Benny, pemerintah harus me nyiapkan sistem logistik yang terintegrasi dan mampu menghubungkan setiap daerah. Cetak biru juga harus didukung kelengkapan infrastruktur.

National Body

Mahendra Rianto juga mengemukakan, industri jasa logistik nasional membutuhkan lembaga khusus {national body) yang bertugas menangani, mengatur, dan memayungi industri tersebut

“Di Indonesia, aturan tentang jasa logistik tersebar di setiap instansi, sehingga pelaksanaannya sering tum-pang-tindih dan bertolak belakang. Di negara lain, jasa kelogistikan sudah ditangani instansi khusus, sehingga tidak rumit tidak birokratis, dan lebih efisien,” papar dia.

Di sisi lain, Sekjen ALFI Siti Ariyanti Adisoediro menjelaskan, ada atau tidaknya lembaga yang khusus menangani jasa kelogistikan, pemerintah harus serius mendukung perkembangan industri tersebut “Pemerintah harus punya payung hukum sebagai panduan,” ucapnya.

Menurut Benny Soestrisno, national body idealnya berada di bawah Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tidak harus swasta, di Kemen-ko Perekonomian juga bisa. Ada satu bagian yang memayungi per-logistikan,” ujarnya.

Dia menambahkan, anggota national body bisa berasal dari lintas departemen. Tapi, para personelnya harus tetap, tidak boleh diganti-ganti,” kata Benny.

Saat ini, pembahasan tentang cetak biru logistik nasional ditangani Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Instansi lain yang terlibat di antaranya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Anggota Tim Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan (PH IP) Franky Sibarani menjelaskan, national body diharapkan pula bisa berfungsi sebagai badan koordinasi, termasuk dalam menampung rekomendasi sebelum regulasi perlogistik-an nasional ditetapkan, (eme)

sumber : bataviase

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: