//
you're reading...
04. Logistics on News

Mengintegrasikan Ekonomi Nasional

Pulau dan kota yang terhubung di seantero negeri sangat dibutuhkan untuk mendorong sebaran pertumbuhan ekonomi. Namun, menggenjot infrastruktur saja tidaklah memadai.

Integrasi ekonomi nasional. Terminologi itu mungkin kurang begitu tepat bila mengacu pada akar pikiran yang pertama kali dilontarkan ekonom Hungaria, Bela Balassa, pada 1960-an. Akan tetapi, mari kita buat simpel. Bayangkan pulau-pulau yang terhubung dengan infrastruktur yang baik. Setelah Barelang (Batam-Rempang-Galang) selesai tahun 1997 dan Suramadu (Surabaya-Madura) pada 2009, menyusul Jembatan Selat Sunda. Dan, menyusul jembatan-jembatan lain yang menghubungkan antarpulau di Nusantara.

Kemudian, bayangkan jalan-jalan tol yang menghubungkan kota di pulau-pulau nan luas ini. Trans Jawa, Trans Kalimantan-Borneo, hingga Trans Papua terentang di pulau masing-masing. Lalu, pelabuhan-pelabuhan yang beroperasi dengan efisien. Begitu pula dengan bandar-bandar udara berkelas internasional. Juga, jalur kereta api yang terentang dengan kualitas baik, tidak lagi mengandalkan besi-besi peninggalan Belanda.

Itu secara fisikal. Secara virtual, seluruh pelosok di Tanah Air terkoneksi Internet. Tak juga ada blankspot dalam komunikasi sehingga semua orang terhubung. Dengan tarif yang terjangkau pula, tentunya. 

Bisa dibayangkan bila itu semua terealisasi. Pulau dan kota yang terhubung dengan apik. Amboi, hebatnya. Lantas, apa artinya bila itu terjadi?

Banyak. Sangat banyak. Infrastruktur yang baik akan menggerakkan banyak hal. Simak pernyataan Iman Kusnadi, Direktur Logistik APL Logistics Indonesia. Kini, infrastruktur di Indonesia masih morat-marit. Pengiriman barang dari Jakarta ke Pekanbaru menggunakan truk besar, menurut Iman, bisa menghabiskan Rp 14-15 juta. Padahal, perhitungan atas jarak yang ditempuh, bahan bakar yang dipakai, dan equipment yang dipergunakan seharusnya tidak semahal itu. Ini disebabkan infrastruktur di Sumatera tidak baik. “Setiap tahun selalu ada jalan yang anjlok, terkena banjir, dan tertimbun longsor. Distribusi menjadi terganggu. Ban dan spare part truk jadi cepat rusak,” katanya. Belum lagi ongkos yang tidak perlu. “Pungli juga sangat mahal. Setiap 10 km harus bayar pungli,” lanjutnya.

Iman lalu membandingkan infrastruktur Indonesia dengan negara jiran. “Malaysia, north to south, west to east, sudah terhubung satu kesatuan dengan jalan tol. Transportasi di Malaysia jauh lebih mendukung dibandingkan dengan Indonesia.”

Iman benar. Malaysia jauh meninggalkan kita. Bukan hanya kualitas jalan, tetapi jenis jalan itu sendiri. Ambil contoh, pada 2001, tatkala Indonesia baru membangun jalan tol sepanjang 517,5 km, negara jiran itu telah merentang tol sepanjang 1.230 km. Padahal, Malaysia relatif masih belum lama membangun jalan tol ketimbang Indonesia yang membangun tol sejak 1978 (Jagorawi). Kini, berdasarkan data Departemen Pekerjaan Umum, sampai 2008 total panjang jalan tol di Indonesia hanya 714 km, yang 529 km dimiliki Jasa Marga. Sementara Malaysia yang total luas daratannya hanya sekitar 1/6 total luas daratan Indonesia memiliki total panjang tol sekitar 1.821 km. Itu berarti, selama 30 tahun, Indonesia hanya membangun 23,8 km/tahun.

Dalam urusan ini, jangan bandingkan dengan Cina. Sebelum 1988, negeri itu tidak memiliki jalan tol – satu meter sekalipun. Tahun 2008, jalan tol Cina telah terentang 53.600 km. Panjang jalan tol itu setara dengan jalan tol Kanada, Jerman dan Prancis digabungkan menjadi satu. Hanya Cina yang mampu membuntuti secara ketat Amerika Serikat yang mempunyai jalan tol 89 ribu km. Cina berencana membentang jalan tol hingga 85 ribu km pada 2020.

Pemerintah Indonesia bukan berarti tidak memiliki visi untuk membangun infrastruktur agar ekonomi di Nusantara kian berkembang. Berdasarkan Rencana Induk jaringan jalan tol untuk Pulau Jawa, Sumatera, sebagian Sulawesi dan Kalimantan, hingga 2020 direncanakan jalan tol yang terbangun mencapai 4.400 km. Tentu saja di luar itu, kualitas jalan juga baik. Bahkan untuk tahun 2010, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menargetkan kondisi seluruh jalan nasional mantap 100% sehingga kecepatan kendaraan rata-rata bisa 60 km/jam. Tidak seperti sekarang yang bopeng dan berlubang di banyak tempat.

Indonesia juga telah menyepakati pembangunan Trans Asia Highways. Di Indonesia, Trans Asia membentang dari jalan lintas timur Sumatera, kemudian jalur utara Jawa, hingga jalan nasional di Bali Barat sampai Denpasar. Kesepakatan antarnegara mengenai Trans Asia bernama The Intergovermental Agreement on The Asian Highway Network dilakukan pada 18 November 2003 dan dilanjutkan 4 Juli 2005. Total panjang Trans Asia adalah 140 km, dengan 55 rute melewati 32 negara. Di luar itu, Indonesia juga menyepakati Trans Borneo sebagai bagian dari ASEAN Highways. Trans Borneo ini menghubungkan Serawak, Brunei dan Indonesia.

Mengenai infrastruktur telekomunikasi, seperti diungkap Richardus Eko Indrajit, Chairman ID-SIRTII, Indonesia telah menandatangani komitmen dalam The World Summit on the Information Society. Isinya, “Tahun 2015 nanti, paling tidak 50% penduduk Indonesia sudah melek ICT dan 100% lembaga pendidikan, rumah sakit, dan sejumlah institusi penting lainnya terhubung dengan Internet,” kata Eko.

Artinya, pengantar di awal tulisan ini tidak mengada-ada. Dan memang, mau tak mau, untuk menggerakkan seluruh potensi di Nusantara, infrastruktur sungguh sangat vital. “Untuk menghadapi tantangan ekonomi, (memang) perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Armida S. Alisjahbana, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, kepada Husni Mubarak dari SWA. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa mencapai 7% jika ditunjang oleh pertumbuhan sektor infrastruktur dan sektor transportasi,” demikian kata Wakil Presiden Boediono dalam satu kesempatan. 

Tentu saja, asumsinya sederhana. Infrastruktur bisa menjadi prime mover (penggerak mula). Begitu kota dan pulau terhubung dengan baik, maka akan tercipta multiplier effect. Lalu lintas barang-jasa semakin cepat, efisien dan produktif. Distribusi aktivitas ekonomi pun kian menyebar. Begitu pula bila infrastruktur untuk Internet semakin cepat dan murah. Cyber space yang oke membuat aktivitas ekonomi via jalur digital pun akan kian kondusif, terutama aktivitas ekonomi kreatif yang mengandalkan telekomunikasi dan Internet.

Tentang infrastruktur yang mampu menyebarkan aktivitas ekonomi, ini bukan perkara sepele. Dengan infrastruktur yang memadai, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan menyebar di seantero Tanah Air. Seperti diutarakan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, dalam kurun lima tahun ke depan, dengan infrastruktur yang baik, diharapkan terjadi pergeseran penyebaran industri ke luar Pulau Jawa. Share industri di Jawa diprediksi menurun dari angka 75% pada 2009 menjadi 64,79% pada 2014. Dan kalau ini bisa dilanjutkan, maka share industri di Jawa akan terus turun mencapai 54,66% pada 2020, dan 47,65% pada 2025. Sebaliknya, share industri di luar Jawa meningkat menjadi 27,19% pada 2014 dari posisi 25% di tahun 2009, lalu 45,34% pada 2020 dan 52,35% pada 2025. Itu berarti luar Jawa akan lebih dominan tahun 2025.

Dengan share industri yang tersebar, bisa dibayangkan bagaimana aktivitas ekonomi akan terbuka di banyak tempat. Sekarang saja, ambil contoh di transportasi udara. Di tengah kondisi bandara yang masih kurang maksimal, juga moda transportasinya yang sering bermasalah, jumlah penumpang terus meningkat. Tahun 2009 tercatat 23,1 juta penumpang. Apa artinya ini? “Kota-kota di Indonesia sudah semakin terbuka dan bergerak perekonomiannya, sehingga banyak orang hilir mudik dari satu kota ke kota lain dengan pesawat udara untuk berbisnis atau berlibur,” kata Dharmadi, Presdir PT Indonesia Air Asia. Bisa dibayangkan, kalau infrastruktur semakin baik dan industri semakin tumbuh di banyak tempat, aktivitas ekonomi akan kian menyebar.

Memang tidak mudah membangun infrastruktur. Dana yang dibutuhkan sangat besar – Jembatan Selat Sunda saja yang sepanjang 31 km disebut-sebut membutuhkan Rp 100 triliun. Namun, demi integrasi ekonomi nasional, hal itu harus diupayakan. Karena itu, prioritas pun mesti ditetapkan. Suramadu sepanjang 5.438 m sudah berdiri, maka jembatan sejenis di tempat lain wajib diagendakan untuk segera dieksekusi. 

Kemajuan penting sudah dilakukan untuk infrastruktur telekomunikasi. Pada 30 November 2009, proyek Palapa Ring dengan pembangunan fisik awal serat optik Mataram-Kupang sepanjang 1.041 km resmi dimulai. Palapa Ring adalah proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau 33 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 km, sedangkan kabel di daratan sejauh 20.737 km. Kalau Palapa Ring yang melibatkan sejumlah perusahaan telekomunikasi swasta dalam implementasinya berjalan lancar, seluruh wilayah diharapkan akan terkoneksi.

Bagi Suahasil Nazara, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, upaya menggenjot infrastruktur tidaklah keliru. Namun, untuk mengintegasikan ekonomi nasional, hal tersebut belumlah komprehensif. Dia juga mengharapkan pembangunan energi juga disebar di banyak tempat. “Ketersediaan energi merupakan trigger dari struktur kegiatan ekonomi jangka panjang,” katanya. “Pemerintah harus berani melakukan terobosan dengan membangun energi di luar Jawa.” 

Secara faktual, pendapat ini masuk di akal. Byar-pet-nya listrik saja sudah membuat kalang kabut banyak pihak, termasuk kalangan industri. Tanpa energi yang cukup, jelas percuma infrastruktur sebagus apa pun dibuat. Karena itu, proyek listrik 10.000 megawatt (MW) Tahap II sungguh vital serta mendesak. Dan sesungguhnya untuk urusan energi ini, Indonesia punya solusi yang kuat, yakni pemanfaatan energi terbarukan seperti panas bumi yang sudah ditemukan di 256 lokasi di Tanah Air. Indonesia memiliki potensi panas bumi mencapai 27.000 MW atau 40% dari cadangan panas bumi dunia. Jumlah ini setara dengan 8 miliar barel minyak bumi.

Memang, seperti halnya membangun infrastruktur, membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi tergolong mahal. Namun, bukan berarti tidak mungkin. Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi pada 2010 akan membuat pembangkit listrik tenaga panas bumi di Cibuni, Jawa Barat, dengan menelan biaya Rp 30 miliar. Energi listrik yang dihasilkan sebesar 2,5 MW. Asian Development Bank juga mengalokasikan US$ 500 juta untuk mendanai proyek percepatan 10.000 MW berbahan bakar panas bumi. 

Bila pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini dapat terealisasi, persoalan byar-pet akan bisa teratasi. Kini, dari provinsi yang ada, rasio elektrifikasi yang sudah di atas 60% hanya di 14 provinsi. Sisanya masih di bawah itu. Dengan menakar target Bappenas yang mengharap rasio elektrifikasi 80% pada 2014, maka langkah terobosan semacam ini mesti dilakukan.

Mengintegrasikan ekonomi sungguh tidak murah. Akan tetapi, untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang merata, yang tidak melulu didominasi Jawa, langkah-langkah membangun infrastruktur dan fasilitas energi tak bisa ditawar-tawar lagi. Kecuali kalau mau terus tertinggal dan tenggelam dalam jargon-jargon pembangunan yang tak pernah dibuktikan. 

Jembatan Barelang dan Suramadu sudah. Mengapa yang lain tidak mungkin? Barelang ketika itu menelan Rp 400 miliar, sementara Suramadu hanya menelan Rp 4,5 triliun, jauh lebih kecil dari kucuran bailout sebuah bank yang kini menghebohkan itu. ***

Oleh : Teguh S. Pambudi

Reportase: Ahmad Yasir Saputra, Moh. Husni Mubarak, Sigit A. Nugroho dan Tutut Handayani

Sumber : swa majalah

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: